Musi Banyuasin, Sumsel,RJN.id – Gerakan Pemuda Peduli Pembangunan dan Reformasi mendesak Aparat Penegak Hukum mulai dari Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin hingga Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan memanggil dan memeriksa Kepala Desa Suka Makmur dan Bangun Harja, Kecamatan Plakat Tinggi, Kabupaten Musi Banyuasin.
Desakan ini muncul usai dugaan korupsi terjadi pada pengelolaan Dana Desa di Desa Suka Makmur dan Bangun Harja.dugaan tersebut meliputi Mark up anggaran hingga kegiatan yang diduga fiktif dalam sejumlah program yang dibiayai melalui Dana Desa.
Ketua GPPR menyatakan, pihaknya telah mengantongi informasi dan temuan yang akan dijadikan laporan kepada Aparat Penegak Hukum.
“Kami meminta Kejari Muba dan Kejati Sumsel memanggil dan memeriksa Kepala Desa Suka Makmur dan Bangun Harja terkait dugaan Mark up dan kegiatan fiktif mulai dari tahun 2024-2025,”ujarnya.
Sebagai bentuk keseriusan dalam mengawal permasalahan ini, GPPR bakal menggelar aksi demonstrasi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.
Selain menyampaikan aksi, GPPR juga melayangkan laporan resmi kepada Aparat Penegak Hukum untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan tindaklanjut terhadap Kepala Desa Suka Makmur dan Bangun Harja atas dugaan penyimpangan Dana Desa.
Menurut GPPR, langkah hukum perlu dilakukan guna memastikan setiap penggunaan anggaran negara ditingkat desa dilaksanakan transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami berharap Aparat Penegak Hukum dapat menindaklanjuti laporan ini secara profesional dan objektif agar seluruh dugaan yang berkembang dimasyarakat dapat terang benderang,”tambahnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari pihak Pemerintah Desa Suka Makmur dan Bangun Harja maupun pihak terkait lainnya mengenai dugaan tersebut.
