Musi Banyuasin,RJNusantara.id– Dugaan adanya praktik korupsi secara berjamaah dalam sejumlah paket proyek di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) menjadi sorotan. Aparat Penegak Hukum (APH) didesak untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap Kepala Dinas beserta jajaran yang berkaitan dengan proses perencanaan, pengadaan hingga pelaksanaan proyek.
Dugaan tersebut mencuat menyusul adanya informasi dan sorotan terhadap sejumlah paket pekerjaan yang dinilai perlu mendapatkan perhatian serius, khususnya terkait proses pengadaan, penentuan penyedia, nilai kontrak, pelaksanaan pekerjaan hingga kualitas dan hasil akhir proyek di lapangan.
Aktivis Penggiat Anti Korupsi Sumsel meminta APH tidak hanya melihat persoalan dari sisi administratif, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya praktik pengaturan proyek, konflik kepentingan, mark-up anggaran, pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi maupun bentuk penyimpangan lainnya apabila memang ditemukan indikasi yang mengarah pada tindak pidana korupsi.
“Banyak sekali dugaan penyimpangan dalam sejumlah paket proyek, harus diperiksa secara terang dan profesional. Jangan hanya berhenti pada pemeriksaan pelaksana di lapangan, tetapi juga ditelusuri siapa yang merencanakan, mengatur dan mengambil keputusan,” ujarnya.
Menurutnya, pemeriksaan terhadap pejabat terkait penting dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran daerah berjalan transparan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sorotan juga diarahkan terhadap mekanisme pelaksanaan proyek mulai dari tahap perencanaan dan penganggaran, proses tender atau pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, pembayaran pekerjaan hingga serah terima. Setiap tahapan tersebut dinilai perlu diperiksa apabila terdapat laporan atau informasi yang mengindikasikan adanya penyimpangan.
APH juga diharapkan dapat melakukan audit maupun pengumpulan bahan keterangan secara objektif serta tidak tebang pilih. Jika nantinya ditemukan bukti adanya tindak pidana, pihak-pihak yang bertanggung jawab diminta untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
“Kita mendorong penegakan hukum yang transparan. Siapa pun yang terbukti bersalah harus bertanggung jawab, baik itu Kepala Dinas PU sampai ke Jajarannya harus segera diperiksa,” lanjutnya.
Masyarakat berharap pengelolaan anggaran pembangunan daerah benar-benar diarahkan untuk kepentingan publik. Proyek infrastruktur yang menggunakan uang negara harus dikerjakan sesuai kontrak, spesifikasi teknis, volume dan ketentuan yang telah ditetapkan.
