MUBA,RJNUSANTARA.ID – Dugaan adanya aliran dana dari aktivitas pengeboran minyak ilegal (illegal drilling) dan pengolahan minyak ilegal (illegal refinery) kepada oknum aparat penegak hukum di wilayah Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan, menjadi sorotan.
Informasi yang diperoleh dari seorang narasumber yang mengaku terlibat langsung dalam aktivitas tersebut menyebutkan adanya dugaan pemberian fee sebesar 40 persen dari hasil kegiatan minyak ilegal kepada pihak yang disebut berkaitan dengan Polsek Bayung Lencir.
Menurut keterangan narasumber, dugaan praktik tersebut berkaitan dengan aktivitas pengeboran dan pengolahan minyak ilegal di wilayah Lanjam serta kawasan Hak Guna Usaha (HGU) PT BSS, Kecamatan Bayung Lencir.
Meski demikian, informasi mengenai besaran fee, mekanisme penyerahan uang, identitas penerima, dan keterlibatan anggota kepolisian masih memerlukan pembuktian serta pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak berwenang.
Darmet Minta Polda Sumsel dan Propam Turun Tangan
Menanggapi informasi tersebut, Darmet meminta Kapolda Sumatera Selatan dan Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sumsel melakukan penyelidikan secara objektif dan transparan.
“Kami meminta Kapolda Sumsel bersama Bidpropam Polda Sumsel segera menelusuri informasi mengenai dugaan adanya aliran fee sebesar 40 persen dari aktivitas sumur minyak ilegal dan illegal refinery di wilayah Lanjam serta HGU PT BSS. Informasi ini tidak boleh dibiarkan tanpa kejelasan karena menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian,” tegas Darmet.
Menurut Darmet, aparat penegak hukum seharusnya menjadi garda terdepan dalam menertibkan aktivitas pengeboran dan pengolahan minyak yang melanggar ketentuan hukum.
“Apabila dugaan tersebut terbukti, tentu harus ada tindakan tegas sesuai hukum dan ketentuan etik yang berlaku. Namun, apabila informasi tersebut tidak benar, pihak kepolisian juga harus memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak berkembang menjadi tuduhan yang merugikan institusi maupun personel yang tidak terlibat,” lanjutnya.
Darmet juga meminta agar penyelidikan tidak hanya berfokus pada pelaku usaha minyak ilegal, tetapi turut menelusuri kemungkinan adanya pihak yang memberikan perlindungan atau menerima keuntungan dari aktivitas tersebut.
“Jangan sampai penegakan hukum hanya menyentuh pekerja di lapangan, sementara pihak yang diduga memperoleh keuntungan justru tidak tersentuh. Semua informasi harus diperiksa secara profesional, termasuk dugaan aliran dana dan pihak-pihak yang disebut dalam keterangan narasumber,” ujarnya.
Kapolsek dan Kanitreskrim Belum Memberikan Tanggapan
Sementara itu, Kapolsek Bayung Lencir dan Kanitreskrim Polsek Bayung Lencir disebut telah dihubungi untuk dimintai konfirmasi terkait informasi dugaan penerimaan fee sebesar 40 persen tersebut.
Namun, hingga berita ini disusun, keduanya belum memberikan tanggapan atau klarifikasi atas pertanyaan yang disampaikan.
Belum adanya tanggapan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa dugaan yang beredar benar.
Publikasi ini tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Kapolsek Bayung Lencir, Kanitreskrim, maupun pihak-pihak terkait guna memastikan pemberitaan yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.
(Tim Redaksi)
