MUBA,RJNusantara.id- Aktivis mendesak aparat penegak hukum (APH), khususnya Polres Musi Banyuasin (Muba), untuk mengusut secara menyeluruh kasus kebakaran sumur minyak ilegal di Desa Keban I, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin.
Desakan tersebut mencuat setelah dalam penanganan perkara, sebanyak empat orang pekerja disebut telah ditetapkan sebagai tersangka. Aktivis menilai proses hukum tidak boleh hanya berhenti pada para pekerja yang berada di lapangan, tetapi harus menyasar pihak yang diduga memiliki dan menguasai kegiatan pengeboran ilegal tersebut.
Aktivis meminta APH segera memeriksa dan apabila berdasarkan alat bukti memenuhi unsur pidana, menetapkan “TN” yang disebut sebagai pemilik sumur minyak ilegal yang terbakar serta “HM”, yang disebut sebagai pemilik lahan lokasi aktivitas illegal drilling, sebagai tersangka.
“Jangan hanya pekerja yang dijadikan tersangka. Kalau benar ada pihak yang memiliki sumur dan pemilik lahan mengetahui atau terlibat dalam aktivitas pengeboran ilegal tersebut, maka harus diperiksa dan diproses sesuai hukum berdasarkan alat bukti yang ada,” tegas aktivis.
Menurut informasi yang disampaikan aktivis, “TN” disebut sebagai pemilik sumur minyak ilegal yang mengalami kebakaran, sedangkan “HM”, yang disebut sebagai mantan Kadis PUPR Muba, dikaitkan sebagai pemilik lahan tempat aktivitas illegal drilling berlangsung di Desa Keban I.
Aktivis juga mendesak Polres Muba melakukan evaluasi terhadap penetapan empat pekerja sebagai tersangka. Mereka meminta agar para pekerja tersebut tidak dijadikan pihak yang menanggung seluruh kesalahan apabila hasil penyidikan nantinya menunjukkan adanya pihak lain yang memiliki, mengendalikan, membiayai atau memerintahkan aktivitas tersebut.
“Empat pekerja jangan sampai menjadi tumbal. Aparat harus mengungkap siapa pemilik sumur, siapa yang menguasai lahan, siapa yang mengkoordinasikan kegiatan dan siapa yang memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut,” lanjutnya.
Meski demikian, aktivis menegaskan bahwa seluruh pihak yang disebut dalam kasus tersebut tetap harus ditempatkan dalam asas praduga tak bersalah. Penetapan seseorang sebagai tersangka harus didasarkan pada bukti yang cukup dan proses hukum yang berlaku.
Aktivis berharap Kapolres Muba yang baru dapat memberikan perhatian serius terhadap perkara tersebut dan memastikan penanganannya dilakukan secara transparan, profesional serta tidak tebang pilih.
“Penegakan hukum harus menyentuh seluruh mata rantai kegiatan ilegal. Kalau hanya pekerja yang diproses sementara pihak yang diduga memiliki sumur dan lahan tidak tersentuh, tentu publik akan mempertanyakan keseriusan penegakan hukum,” pungkasnya
