Musi Banyuasin,Lensarakyat.net – Tepat satu bulan sejak terjadinya kebakaran pada aktivitas sumur minyak di kawasan hutan Kecamatan Batanghari Leko, Kabupaten Musi Banyuasin, penanganan kasus tersebut dinilai belum menunjukkan perkembangan yang jelas di mata publik.
Kasus kebakaran yang terjadi pada 07 Juni 2026 di Kawasan Hutan Eks PT Pakrin yang diduga berasal dari sumur minyak ilegal milik “Musa” belum ada perkembangan sampai penetapan tersangka.
Hingga saat ini, belum terdapat informasi resmi mengenai penetapan tersangka maupun perkembangan signifikan terkait proses penyelidikan atau penyidikan. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan dan sorotan dari berbagai kalangan mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap aktivitas pengeboran minyak ilegal yang berisiko terhadap keselamatan manusia serta lingkungan.
Sejumlah elemen masyarakat mendesak aparat penegak hukum agar memberikan penjelasan secara terbuka mengenai perkembangan penanganan perkara. Transparansi dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Aktivis Lingkungan Hidup Darwin SH mendesak Aparat Penegak Hukum segera membeberkan ke publik terkait progres kasus kebakaran sumur minyak di Kawasan Hutan Kecamatan Batanghari Leko.
“Kami ingin transparansi penegakkan hukum, ada apa sampai saat ini pemilik sumur minyak terbakar tersebut belum ditetapkan tersangka,”katanya.
Peristiwa kebakaran tersebut menjadi perhatian masyarakat karena terjadi di kawasan hutan dan diduga berkaitan dengan aktivitas eksploitasi minyak tanpa izin. Selain menimbulkan kerugian lingkungan, insiden seperti ini juga berpotensi mengancam keselamatan pekerja dan masyarakat di sekitar lokasi.
Masyarakat juga mendorong dilakukannya evaluasi terhadap penegakan hukum dalam penanganan kasus-kasus serupa di wilayah Musi Banyuasin. Penanganan yang cepat, profesional, dan akuntabel diharapkan mampu memberikan efek jera bagi pelaku serta mencegah terulangnya kejadian yang sama di masa mendatang.
Darwin meminta agar Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Batanghari Leko segera dicopot karena terbukti lalai terhadap aktivitas Illegal Drilling diwilayah hukumnya yang sampai menyasar Hutan Kawasan.
“Ini adalah bukti kegagalan aparat dalam menjaga kondusifitas wilayah hukumnya.Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Batanghari Leko harus segera diganti,”tegasnya.
Selain penegakan hukum, pemerintah dan instansi terkait juga diharapkan memperkuat langkah pengawasan terhadap kawasan yang selama ini dikenal rawan aktivitas pengeboran minyak ilegal. Upaya pencegahan dinilai tidak kalah penting dibandingkan penindakan setelah terjadinya insiden.
Publik berharap aparat penegak hukum dapat segera menyampaikan perkembangan penanganan perkara secara resmi agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. Kepastian hukum menjadi bagian penting dalam mewujudkan rasa keadilan, perlindungan lingkungan, dan keselamatan masyarakat.
