Musi Banyuasin,RJN.id– Serikat Anti Korupsi Indonesia menguak dugaan tindak pidana korupsi Dana Desa Lubuk Buah, Kecamatan Batanghari Leko, Kabupaten Musi Banyuasin.
Korupsi sudah merambah pengelolaan dana desa. Program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat menjadi sasaran.
Apabila tidak ada upaya serius untuk mengantisipasi, bukan peningkatan kesejahteraan yang terwujud, melainkan pemerataan korupsi hingga ke pelosok desa.
Penggiat Kontrol Sosial Suherman menyampaikan, Anggaran Dana Desa yang harusnya dialokasikan pada kegiatan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Di antaranya pengembangan dan perbaikan infrastruktur, prasarana ekonomi, dan pelayanan sosial dasar, seperti pendidikan kesehatan.
“Jika digunakan sesuai aturan, cita-cita meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa semestinva bisa seqera terwujud, Namun, sayangnya, peningkatan alokasi dana desa ternyata malah diiringi peningkatan korupsi,”katanya.
Menariknya lagi, terkuak bahwa Anggaran Dana Desa diduga digunakan oknum Kepala Desa Lubuk Buah untuk berfoya-foya mengikuti pesta musik remix.
Sisi modus korupsi dana desa umumnya sangat sederhana. Para pelaku masih menggunakan cara-cara lama, seperti: – -markup proyek.
-penggelapan.
– kegiatan atau program fiktif.
-pemotongan anggaran.
Ketiga modus tersebut terindikasi terjadi di Desa Lubuk Buah namun justru tak tersorot oleh Aparat Penegak Hukum.
Suherman menilai hal ini merupakan imbas lengah dalam pengawasan terhadap Dana Desa di Kabupaten Musi Banyuasin sehingga menjadi celah untuk dimanfaatkan oleh oknum berkepentingan mencari keuntungan.
Tidak hanya itu, korupsi pun menghambat penguatan demokrasi di desa. Proses demokrasi dalam penganggaran tidak berialan karena penyelenggara desa menutup ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan melakukan pengawasan.
“APH di Musi Banyuasin kami minta tegas dan memberantas Korupsi Dana Desa tanpa terkecuali.sementara itu dalam indikasi penyimpangan yang terjadi di Desa Lubuk Buah, APH harus segera mengambil tindakan,”tandasnya.
