MUBA,RJNusantara.id – Sejumlah aktivis mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap dugaan keterlibatan oknum aparat dalam aktivitas pengeboran minyak ilegal (illegal drilling) di wilayah Kecamatan Batanghari Leko, Kabupaten Musi Banyuasin.
Desakan tersebut muncul setelah beredarnya informasi mengenai dugaan adanya praktik pemberian sejumlah uang atau upeti kepada oknum aparat penegak hukum agar aktivitas pengeboran minyak ilegal tetap berjalan tanpa adanya tindakan tegas.
Aktivis menilai bahwa praktik semacam itu, apabila terbukti benar, tidak hanya mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum, tetapi juga berpotensi memperburuk kondisi keamanan dan lingkungan di wilayah tersebut.
“Kami meminta Polda Sumsel untuk turun tangan dan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap seluruh pihak yang diduga terlibat, termasuk oknum aparat yang namanya disebut-sebut dalam berbagai informasi yang beredar di tengah masyarakat,” ujar salah seorang aktivis dalam keterangannya, Jumat (7/8/2026).
Menurutnya, maraknya aktivitas pengeboran minyak ilegal di wilayah Batanghari Leko selama ini telah menimbulkan berbagai dampak negatif, mulai dari kerusakan lingkungan hingga meningkatnya risiko kebakaran dan kecelakaan kerja.
Selain itu, para aktivis juga meminta agar proses penegakan hukum dilakukan secara transparan dan profesional sehingga tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Mereka berharap langkah cepat dari Polda Sumsel dapat menjadi bukti bahwa aparat penegak hukum berkomitmen dalam memberantas segala bentuk aktivitas ilegal yang merugikan negara dan masyarakat.
