Polsek Batanghari Leko Diduga Lakukan Pembiaran terhadap Aktivitas Illegal Drilling, Aktivis Desak Kapolda Sumsel Evaluasi Kapolsek dan Kanitreskrim

Musi Banyuasin,RJNusantara.id– Maraknya aktivitas illegal drilling di wilayah Kecamatan Batanghari Leko, Kabupaten Musi Banyuasin, kembali menuai sorotan dari kalangan aktivis. Mereka menilai penegakan hukum terhadap aktivitas pengeboran minyak ilegal di wilayah tersebut belum berjalan secara optimal.

Sejumlah aktivis menduga masih adanya pembiaran terhadap aktivitas illegal drilling yang terus berlangsung di beberapa titik di Kecamatan Batanghari Leko. Selain itu, beredar pula dugaan mengenai adanya penerimaan upeti oleh oknum aparat. Namun, hingga saat ini dugaan tersebut belum terbukti di pengadilan dan belum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian yang membenarkannya.

Beberapa lokasi yang menjadi lumbung Illegal Drilling di Kecamatan Batanghari Leko antara lain Desa Sako Suban,Pangkalan Bulian,Lubuk Bintialo, Lahan Kawasan Hutan yang dikelola PT WAS dan EKS PT Pakrin.

Atas kondisi tersebut, para aktivis mendesak Kapolda Sumatera Selatan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan aktivitas illegal drilling di wilayah hukum Polsek Batanghari Leko. Mereka juga meminta dilakukan pemeriksaan internal secara transparan apabila terdapat dugaan pelanggaran yang melibatkan anggota kepolisian.

“Apabila benar terdapat pembiaran maupun dugaan penyalahgunaan wewenang, maka harus dilakukan pemeriksaan secara profesional dan transparan. Penegakan hukum harus berlaku sama bagi siapa pun,” ujar salah seorang aktivis.

Aktivis juga meminta Kapolda Sumsel melalui Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) melakukan pendalaman terhadap berbagai informasi yang berkembang di masyarakat. Menurut mereka, langkah tersebut penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Selain evaluasi internal, mereka mendesak aparat penegak hukum untuk menindak tegas seluruh pelaku illegal drilling tanpa pandang bulu, karena aktivitas tersebut dinilai tidak hanya merugikan negara, tetapi juga berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan serta membahayakan keselamatan masyarakat.