MUBA,RJNusantara.id — Kebakaran hebat sumur minyak ilegal yang terjadi pada Selasa, 18 Agustus 2026, di Desa Keban I, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), menjadi perhatian serius berbagai pihak.
Pasca-insiden tersebut, sejumlah aktivis mempertanyakan langkah penegakan hukum yang akan dilakukan aparat kepolisian, khususnya Polsek Sanga Desa. Mereka kini menanti siapa saja yang akan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kebakaran sumur minyak ilegal tersebut.
Para aktivis menilai, proses hukum harus dilakukan secara transparan dan tidak berhenti hanya pada penanganan peristiwa kebakarannya. Menurut mereka, pihak yang diduga memiliki atau menguasai sumur minyak ilegal serta pihak yang menyediakan lahan untuk aktivitas pengeboran ilegal harus turut dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami menuntut Polsek Sanga Desa segera melakukan penyelidikan secara serius dan menetapkan pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka apabila alat bukti telah mencukupi. Jangan sampai kasus ini hanya berhenti pada kebakaran, sementara aktivitas ilegalnya tidak tersentuh,” tegas salah seorang aktivis.
Aktivis tersebut juga menyebut nama TN yang diduga sebagai pemilik sumur minyak ilegal yang terbakar serta HM yang disebut sebagai pemilik lahan yang dijadikan lokasi pengeboran sumur minyak ilegal di Desa Keban I.
“TN dan HM harus diperiksa secara serius. Jika dari hasil penyelidikan dan alat bukti ditemukan keterlibatan mereka dalam aktivitas tersebut, maka kami meminta Polsek Sanga Desa tidak ragu menetapkan keduanya sebagai tersangka sesuai hukum yang berlaku,” ujarnya.
Menurutnya, penegakan hukum terhadap aktivitas illegal drilling harus dilakukan secara menyeluruh. Tidak hanya operator di lapangan, tetapi seluruh pihak yang terbukti memiliki peran dalam kegiatan tersebut harus dimintai pertanggungjawaban.
“Kami ingin melihat keseriusan aparat. Siapa pemilik sumur, siapa pemilik lahan, siapa yang mengoperasikan, semuanya harus diungkap secara terang. Jangan sampai ada kesan tebang pilih dalam penanganan perkara,” katanya.
