MUSI BANYUASIN,RJNusantara.id – Maraknya aktivitas pengeboran minyak tanpa izin (illegal drilling) di wilayah Kecamatan Batanghari Leko, Kabupaten Musi Banyuasin, kembali menjadi sorotan sejumlah aktivis. Mereka mendesak Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel) untuk mengambil langkah tegas dalam menertibkan aktivitas ilegal tersebut sekaligus mengusut dugaan keterlibatan pihak-pihak yang memberikan perlindungan.
Menurut para aktivis, aktivitas illegal drilling disebut masih berlangsung di sejumlah lokasi, di antaranya kawasan PT WAS, eks PT Pakrin, Desa Suban, Desa Pangkalan Bulian, hingga wilayah Lubuk Bintialo. Mereka menilai penegakan hukum perlu dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat.
Dalam pernyataannya, Aktivis Sumsel Aldo juga meminta Polda Sumsel menindaklanjuti informasi dan dugaan yang berkembang di masyarakat mengenai adanya oknum aparat yang diduga melakukan pembiaran terhadap aktivitas tersebut serta diduga menerima sejumlah imbalan. Mereka meminta agar dugaan tersebut diselidiki secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang sah.
“Apabila benar terdapat oknum aparat yang terlibat atau menyalahgunakan kewenangannya, maka harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kami meminta Polda Sumsel melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap dugaan tersebut,” ujar Aldo salah satu aktivis dalam keterangannya.
Selain itu, para aktivis juga mendesak agar evaluasi dilakukan terhadap kinerja aparat yang bertanggung jawab di wilayah hukum Kecamatan Batanghari Leko apabila terbukti tidak mampu mencegah maupun menindak aktivitas illegal drilling yang telah lama menjadi perhatian publik.
Mereka berharap Polda Sumsel segera mengambil alih penanganan persoalan tersebut guna memastikan proses penegakan hukum berjalan objektif, profesional, dan tanpa pandang bulu.
