MUBA,RJNusantara.id— Dugaan masih maraknya aktivitas illegal drilling di wilayah Kecamatan Batanghari Leko, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), kembali menjadi sorotan. Aktivitas pengeboran minyak ilegal tersebut dinilai membutuhkan perhatian serius dari aparat penegak hukum, khususnya Polda Sumatera Selatan.
Sejumlah aktivis mendesak Kapolda Sumsel untuk mengevaluasi kinerja jajaran Polsek Batanghari Leko terkait dugaan belum maksimalnya penindakan terhadap aktivitas pengeboran minyak ilegal yang disebut masih berlangsung di wilayah hukum tersebut.
Bahkan, aktivis meminta Kapolda Sumsel mengambil langkah tegas dengan mencopot Kapolsek Batanghari Leko dan Kanit Reskrim apabila dari hasil pemeriksaan internal ditemukan adanya kelalaian, pembiaran, atau ketidakmampuan dalam menangani aktivitas illegal drilling.
“Kami meminta Polda Sumsel turun langsung melakukan evaluasi terhadap kinerja Polsek Batanghari Leko. Jika memang terbukti ada pembiaran atau tidak mampu menjalankan tugas dalam memberantas illegal drilling, jangan ragu untuk mencopot pejabat yang bertanggung jawab,” tegas salah seorang aktivis.
Menurutnya, persoalan illegal drilling bukan hanya berkaitan dengan aktivitas ekonomi ilegal, tetapi juga menyangkut keselamatan pekerja dan masyarakat, potensi pencemaran lingkungan, serta ancaman kebakaran dan ledakan.
“Jangan sampai penindakan hanya menyasar pekerja di lapangan, sementara pemodal, pemilik sumur, pemilik lahan atau pihak yang diduga mengkoordinasikan kegiatan justru tidak tersentuh. Penegakan hukum harus menyeluruh dan berdasarkan alat bukti,” ujarnya.
Aktivis juga meminta Polda Sumsel tidak hanya melakukan penertiban sesaat. Setiap lokasi yang diduga menjadi tempat aktivitas pengeboran minyak ilegal diminta untuk didata, diperiksa legalitasnya, serta ditindak sesuai ketentuan hukum apabila terbukti melanggar.
Selain itu, transparansi dalam penanganan perkara juga dinilai penting agar masyarakat mengetahui sejauh mana proses hukum terhadap aktivitas illegal drilling di Batanghari Leko.
“Kami berharap Kapolda Sumsel memberikan atensi khusus. Kalau ada laporan masyarakat mengenai aktivitas ilegal, jangan dibiarkan berlarut-larut. Periksa siapa pemiliknya, siapa yang mengelola, siapa yang membiayai dan siapa saja yang terlibat,” katanya.
