Desakan tersebut juga menjadi momentum bagi jajaran Polda Sumsel untuk memastikan seluruh personel di tingkat kewilayahan menjalankan tugas secara profesional dan tidak tebang pilih dalam penegakan hukum.
Hingga berita ini diterbitkan, dugaan pembiaran tersebut masih merupakan pernyataan dan sorotan dari pihak aktivis. Belum terdapat kesimpulan resmi yang menyatakan Kapolsek maupun Kanit Reskrim Polsek Batanghari Leko terbukti melakukan pembiaran.
Karena itu, publik mendorong adanya pemeriksaan dan klarifikasi resmi dari Polda Sumsel maupun Polsek Batanghari Leko guna memastikan fakta sebenarnya terkait aktivitas illegal drilling di wilayah Kecamatan Batanghari Leko.
Jika ditemukan adanya pelanggaran, masyarakat berharap proses hukum dilakukan secara transparan dan tidak berhenti pada pelaku lapangan, tetapi juga mengungkap pihak yang menjadi pemodal maupun pengendali aktivitas tersebut.
