MUSI BANYUASIN,RJNusantara.id – Rencana aksi unjuk rasa yang akan digelar oleh sejumlah aktivis terkait dugaan pembiaran aktivitas illegal drilling di wilayah Kecamatan Batanghari Leko (BHL), Kabupaten Musi Banyuasin, diwarnai dugaan adanya upaya intimidasi dari sejumlah oknum yang mengaku sebagai wartawan.
Menurut keterangan dari pihak aktivis, beberapa oknum tersebut diduga berupaya melakukan tekanan dan intervensi agar aksi penyampaian aspirasi yang akan dilakukan tidak dilanjutkan. Aktivis menilai tindakan tersebut mencederai kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi serta berpotensi menghambat upaya masyarakat dalam menyampaikan kritik terhadap dugaan lemahnya penegakan hukum.
Koordinator Aktivis Sumatera Selatan Aldo menyatakan bahwa aksi yang akan digelar murni bertujuan untuk mendorong aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap dugaan maraknya aktivitas pengeboran minyak ilegal (illegal drilling) di wilayah Kecamatan Batanghari Leko.
“Kami sangat menyayangkan apabila ada pihak-pihak yang mengatasnamakan profesi wartawan justru melakukan intimidasi terhadap masyarakat atau aktivis yang ingin menyampaikan aspirasi. Pers memiliki fungsi kontrol sosial dan dilindungi Undang-Undang Pers, sehingga tidak sepatutnya profesi wartawan digunakan sebagai alat untuk menekan atau menghalangi penyampaian pendapat di muka umum,” tegasnya.
Aktivis juga menyoroti dugaan masih maraknya aktivitas illegal drilling di sejumlah titik di Kecamatan Batanghari Leko yang dinilai membutuhkan perhatian serius dari aparat penegak hukum. Menurut mereka, apabila aktivitas tersebut memang terjadi, maka diperlukan penegakan hukum yang profesional, transparan, dan tidak pandang bulu.
Dalam keterangannya, aktivis mendesak Kapolda Sumatera Selatan untuk melakukan evaluasi terhadap jajaran di wilayah hukum Polsek Batanghari Leko apabila ditemukan adanya kelalaian atau pelanggaran dalam pelaksanaan tugas.
“Kami meminta Kapolda Sumatera Selatan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Batanghari Leko. Apabila terbukti ada pembiaran terhadap aktivitas ilegal atau pelanggaran kode etik, maka sudah sepatutnya diberikan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Selain itu, Aldo meminta agar seluruh bentuk dugaan intimidasi terhadap masyarakat maupun peserta aksi turut menjadi perhatian aparat penegak hukum. Mereka berharap seluruh pihak menghormati kebebasan pers sekaligus hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara damai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Rencananya, aksi unjuk rasa akan tetap dilaksanakan dengan membawa sejumlah tuntutan, di antaranya meminta aparat penegak hukum menindak tegas apabila ditemukan praktik illegal drilling, melakukan penegakan hukum secara transparan, serta mengevaluasi pejabat yang dianggap tidak mampu menjalankan tugasnya sesuai ketentuan hukum.
Aktivis menegaskan bahwa aksi tersebut akan berlangsung secara damai dan mengedepankan ketertiban sebagai bentuk penyampaian aspirasi kepada aparat penegak hukum agar penanganan terhadap dugaan aktivitas ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin dilakukan secara serius, profesional, dan sesuai aturan hukum yang berlaku.
